PARTISIPASI MASYARAKAT SUB-URBAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA MALANG Studi kasus : Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang

Hammam Rofiqi Agustapraja

Abstraksi
 Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah ini diperlukan untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.  Oleh karena itu partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan diperlukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan mengidentifikasi potensi dan keanekaragaman lokal.
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, Perawatan dan keberlangsungan program sesuai dengan kebutuhan dasar hidup bersama serta partisipasi pemerintah kelurahan, LPMK dan organisasi lainnya. Metode Penelitian ini adalah menggabungkan antara metode RRA dan PRA yang diharapkan mampu menggali informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan kehidupan bersamanya dalam komunitas masyarakat perlu ditingkatkan sebagai bentuk pemberdayaan potensi masyarakat. Pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat akan dapat bertahan lestari dan berkelanjutan karena pembangunan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat riel dan bukan program paket yang dipaksakan dari pusat kekuasaan. Keterlibatan tokoh masyarakat dan dukungan pemerintah memberikan motivasi yang tinggi dalam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kata kunci : Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat


I.         PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah ini diperlukan untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.  Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 saat ini masih dipahami oleh masyarakat dengan berbagai persepsi yang berbeda, sehingga banyak menimbulkan permasalahan. Masalah yang timbul adalah belum siapnya masyarakat dalam menerapkan Undang-Undang ini. Masyarakat masih belum terbiasa dengan berinisiatif dalam mengidentifikasi kebutuhan hidup bersamanya. Hal ini mungkin diakibatkan dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, masyarakat tidak banyak dilibatkan secara aktif atau dengan kata lain masyarakat cenderung sebagai penerima program.
Akibat kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan ini maka diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan mengidentifikasi potensi dan keanekaragaman sumberdaya lokal melalui partisipasi masyarakat dengan mengembangkan potensi wilayah. Partisipasi masyarakat yang menurun karena selama ini tidak dibudayakan keterlibatannya dalam perencanaan dan pengerjaan pembangunan akan semakin menurun jika tidak mendapatkan bimbingan rutin dan terus-menerus dari pihak lain yang mampu dan pemerintah serta didampingi oleh bantuan dana atau bahan sebagai stimulan  untuk melaksanakan program yang disusun oleh masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan (empowering), Pemerintah perlu untuk memberikan bantuan masyarakat dengan pendekatan "Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)" melalui program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang. Program dengan pendekatan Bantuan langsung masyarakat ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Tribina sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, yaitu meliputi Bina Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan. Alokasi dari ketiga pendekatan ini akan dilihat dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat masing-masing RW di kelurahan melalui hasil identifikasi bersama-sama masyarakat dan fasilitator kelurahan yang korelasinya terwujud dalam penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
Dalam pembangunan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat yang diharapkan agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di RW/RT dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan serta mampu menjawab permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan. Dengan mengembangkan pedoman dasar berupa asas dan prinsip yang dikembangkan yaitu:
Azas yang dikembangkan dalam pembangunan partisipatif:
1.       Keadilan : Memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama
2.       Kejujuran : Membuka hati nurani seluruh unsur manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positip dalam masyarakat
3.       Kemitraan : Menjalin kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan.
4.       Kesederhanaan : Proses kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang sederhana, mudah dipahami dalam hal ketentuan dan aturan baik secara administratif maupun teknis.
5.       Kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan (Gender), semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
Sedangkan prinsip yang dikembangkan adalah:
1.       Demokrasi : Partisipasi menyeluruh dibangun atas persamaan hak dan kewajiban, berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, dan berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambil keputusan tertinggi.
2.       Partisipasi : Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan.
3.       Transparansi : Semua kegiatan dari awal (perencanaan), Pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan seluruh proses pemberdayaan dan informasinya dapat diakses oleh para stakeholder, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4.       Akuntabilitas : Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif.
5.       Desentralisasi : Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya melalui institusi lokal.
6.       Keberlanjutan : Hasil-hasil kegiatan dapat dilestarikan dan di tumbuh kembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional.
Menurut Parwoto (2000) bahwa pembangunan partisipatif mengupayakan pembangunan kesadaran suatu komunitas/masyarakat dan sekaligus menata kembali tatanan sosial yang ada disekitarnya. Pembangunan kesadaran ini harus secara langsung melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka sesuai kebutuhan dasar lingkungan bersama. Pembangunan partisipatif ini merupakan model pembangunan yang melibatkan komunitas masyarakat sebagai pemanfaat dan pelaku utama yang secara aktif mengambil langkah penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki hidupnya. Pembangunan partsipatif menggabungkan dua pendekatan top down dan bottom up yang mempertemukan gagasan makro yang bersifat top down dan gagasan mikro yang kontekstual dan bersifat bottom up, sehingga model pembangunan yang demikian ini akan menghasilkan pembangunan mikro yang tidak lepas dari konteks makro.
Menurut Abdul Kahar Muzakir S, dkk (1999) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat menentukan pelaksanaan dan keberhasilan program pembangunan terutama proyek perbaikan kampung. Bagi masyarakat Kutobedah yang buta huruf, kemiskinan dan keterbelakangan bukanlah penghalang dalam berpartisipasi dalam pembangunan, yang terpenting adalah bahwa suatu proyek sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat serta manfaat yang akan diterimanya sesuai dengan tujuan proyek tersebut.
Menurut Awan Santoso, dkk(2003) dalam penelitian ini konsep manfaat program yang lebih dikedepankan adalah manfaat yang diterima individu dari program penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selalu melibatkan partisipasi masyarakat dengan pembentukan kelompok-kelompok. Hal ini sesuai dengan misi pemberdayaan individu, kelompok dan masyarakat dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat, yaitu kebersamaan (kolektivisme), solidaritas kelompok dan kegotongroyongan. Indikator yang menunjukkan kemajuan dan prestasi kelompok dan masyarakat dalam kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan perl;u diperhatikan. Sejauh mana kemajuan yang dirasakan kelompok dan masyarakat dapat dijadikan ukuran pembanding dari manfaat yang diterima individu?. Kemajuan ini dapat dalam bentuk pembangunan fisik, ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat lokal. Karena seringkali kepentingan masyarakat lebih diutamakan, seperti halnya dalam program padat karya (pembangunan fasilitas umum), perlu diperhatikan juga apakah kemajuan yang dirasakan kelompok dan masyarakat sudah dirasakan juga oleh individu. Temuan dari penelitian juga menunjukkan adanya sistem nilai masyarakat lokal yang terkait dalam distribusi pinjaman. Pada umumnya karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan cukup merata maka pinjaman dibagi secara merata dan adil.
Menurut Bambang Ismawan (2003) bahwa keswadayaan dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang memiliki sejumlah kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta kemampuan untuk memperhitungkan kesempatan-kesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan sekitar, maupun kemampuan untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat dipakai untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan berlanjut. Berswadaya secara individual bagi orang kecil lagi miskin sulit dilaksanakan, tetapi secara bersama dalam kelompok lebih berprospek. Karena itu prinsip-prinsip swadaya tersebut dalam rangka pembinaan orang kecil perlu dilaksanakan dalam wadah kelompok-kelompok swadaya. Betapapun di dalam masyarakat sudah ada kelompok-kelompok swadaya yang tumbuh dan berkembang secara tradisional. Kelompok-kelompok swadaya tersebut organisasinya sangat sederhana, peraturannya disusun dalam norma-norma yang tak tertulis, sedangkan penyelenggaraan kelompok tidak mengarah pada pemupukan modal swadaya. Karena itu kelompok-kelompok tradisional tidak berkemampuan mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang laten. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang laten diperlukan unsur-unsur modern, memperkuat komponen yang ada pada kelompok swadaya.
Pembangunan diera Orde Baru telah menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dampak yang merugikan adalah model pembangunan yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan cenderung masyarakat sebagai penerima program pemerintah. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat acuh terhadap permasalahan disekitarnya dan kurang terbiasa berinisiatif untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahannya sendiri. Sehingga dampaknya adalah masyarakat  kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu dampaknya juga kurangnya pemanfaatan potensi dan penganekaragaman sumberdaya lokal oleh masyarakat yang diakibatkan kurang pedulinya masyarakat yang cenderung asyik dengan kegiatan rutinitas dan ke-egois-an individu masyarakat.
Oleh karena itu dengan melihat permasalahan tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:
1.       Bagaimana partisipasi masyarakat pinggiran kota dalam merencanakan dan mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan hidup bersama yang dituangkan dalam program?
2.       Bagaimana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program, merawat dan menjaga kelangsungan hasil pelaksanaan program?
3.       Bagaimana partisipasi pemerintah, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dan kelompok/lembaga masyarakat lainnya?
Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:
1.       Mendiskripsikan partisipasi masyarakat pinggiran kota dalam merencanakan dan mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan hidup bersama yang dituangkan dalam program?
2.       Mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program, merawat dan menjaga kelangsungan hasil pelaksanaan program?
3.       Mendiskripsikan partisipasi pemerintah, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dan kelompok/lembaga masyarakat lainnya?

II.      METODE PENELITIAN

Metode Pemilihan Lokasi Penelitian dan Pengambilan Data
Penelitian mengenai kajian partisipasi masyarakat sub urban  dalam pembangunan Kota Malang di lakukan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan pertimbangan bahwa:
1.       Kelurahan Tlogowaru terletak didaerah perbatasan kabupaten Malang dan Kota Malang yang masyarakatnya mengalami transisi budaya atau perilaku.
2.       Masyarakat Kelurahan Tlogowaru mengalami pergeseran dalam pekerjaan, dimana dahulu sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, sekarang sebagian ada yang bekerja sebagai buruh pada pabrik yang didirikan disekitar Kelurahan Tlogowaru.
Pendekatan Pengambilan data dilakukan dengan metode (Rural Rapid Appraisal) RRA yaitu dengan memahami masyarakat secara cepat. Pendekatan ini sangat kasar dalam metode pengambilan data. Selain itu peneliti juga melakukan pendekatan dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) yaitu memahami masyarakat secara partisipatif. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara bebas dengan informan dan key informan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat, organisasi lokal dan pemerintah di Kelurahan Tlogowaru. Sedangkan key informan adalah masyarakat dalam lingkungan RT atau RW yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Dalam penggalian data di Kelurahan Tlogowaru cukup penuh tantangan, dimana sentimen kelompok masih mendominasi dalam aktivitas kehidupannya, baik dari tokoh agama, tokoh partai politik, tokoh masyarakat, tokoh warga bahkan daerah ini terkenal basisnya kelompok kriminal kelas kakap. Oleh karena itu pendekatan pertama yang dilakukan adalah mendekati tokoh formal dan informal yang sangat berpengaruhi, baik tokoh pemerintahan, agama, politik maupun tokoh abangan.

Metode Analisa Data

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dilapang dari hasil wawancara yang mendalam dari informan dan key informan. Data yang terkumpul kemudian di tabulasi dan dianalisis secara diskriptif sesuai dengan tujuan penelitian melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Untuk lebih mengoperasionalkan dalam penelitian ini perlu adanya variabel-variabel yang dapat terukur lebih jelas. Sehingga proses partisipasi masyarakat pinggiran kota dalam pembangunan  dapat teridentifikasi dan digambarkan melalui langkah-langkah  sebagai berikut:
a. Indikator proses meliputi antara lain :
  1. Waktu kegiatan oleh Pelaksana (Time Schedule).
  2. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan (Design Programme).
  3. Proses pengawasan dan kendali program serta keterlibatan unsur intern & ekstern program
b. Indikator aspek keluaran (output) meliputi antara lain :
  1. Jumlah usulan yang diajukan.
  2. Jumlah usulan yang disepakati untuk dibiayai.
  3. Jumlah penerima manfaat.
c. Indikator aspek dampak hasil (outcome) meliputi antara lain :
  1. Masyarakat yang mengetahui keberadaan program.
  2. Masyarakat yang merasa puas dengan keberadaan program.
  3. Meningkatnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran.
  4. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi warga terhadap perkembangan kelurahan.

III.     HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Identifikasi dan Perencanaan Kebutuhan Hidup Bersama

Partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan hidup bersama ternyata cukup tinggi. Selama melakukan pendampingan dan penelitian telah bersama-sama dengan mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar hidup bersama dan menyusunnya dalam rencana program pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah. Pendekatan partisipasi dalam pemberdayaan potensi masyarakat sangat perlu dikembangkan. Dalam penelitian ini dimana peneliti juga sebagai pendamping, mampu mengajak masyarakat untuk mengetahui kebutuhannya yang merupakan permasalahan bersama.
Penyusunan program pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan, sehingga program tersebut muncul secara spontan sesuai kondisi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu program yang disusun sesuai dengan dinamika masyarakat dan tidak berada pada satu wilayah tetapi beberapa wilayah di Kelurahan Tlogowaru. Hal ini diakibatkan setelah berhasil merealisasikan program maka daerah lain juga ingin ikut untuk melakukan perbaikan kampungnya. Sehingga dalam kurun waktu tahun 2003 hingga 2004 peneliti telah menghasilkan program sebagai berikut:

Tabel 1 :  Rencana Program Hasil Diskusi dengan Masyarakat
No.
Program
Penerima Manfaat program
Pendanaan
Waktu pelaksanaan
1.
Pembelian amplifier, spiker dan mix untuk masjid, mushola, jama’ah tiba’/tahlil

3 tempat

Rp. 3.000.000,-

November 2003
2.
Pembangunan tandon air untuk warga RT 2 RW 2
Untuk  10 KK diwilayah RT 2 RW 2

Rp. 1.910.500,-

Januari 2004
3.
Pemasangan jaringan telepon
Terpasang jaringan
Sesuai tarif telkom
Januari 2004
4.
Pompa air untuk warga
RW 1 RT 1 dan 2
Untuk 60 KK
Rp. 2.250.000,-
Maret 2004
5.
Lapangan Badminton
Dikerjakan bertahap sesuai pendanaannya

Rp.    400.000,-

Juni 2004
6.
Pembangunan Pos Kamling
Pos sederhana terbuat dari bambu
Rp.    900.000,-
Agustus 2004
Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhannya mampu dituangkan dalam proposal program pembangunan. Dalam pembuatan proposal, masyarakat tidak mengerti dan tidak tahu bentuk proposal, tetapi peneliti yang juga pendamping saat itu terus mencatat hasil diskusi dan mencoba untuk memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali keinginan atau kebutuhan masyarakat. Selain itu data yang terkumpul adalah rincian pendanaan, cara pembangunan atau cara merealisasikan, tempat kegiatan, rencana waktu pelaksanaan, keterlibatan masyarakat sekitar, penanggung jawab kegiatan dan perawatan hasil program serta tehnik penggalangan dana. Sehingga dengan merekam semua keinginan masyarakat peneliti sekaligus pendamping mampu menuangkan dalam bentuk proposal kegiatan yang digunakan untuk penggalian dana dalam meningkatkan partisipasi pihak ekternal.
Kelurahan Tlogowaru yang semua penduduknya beragama Islam, dalam kehidupan kesehariannya sangat dipengaruhi kegiatan ritual keagamaan, sehingga sangat wajar ketika pertama kali yang dikeluhkan adalah mereka sering kali tidak mendengar suara adzan sebagai tanda waktunya sholat. Oleh karena itu mereka berkeinginan kuat untuk memiliki alat pengeras suara sendiri. Untuk itu merealisasikannya, peneliti mengajak diskusi mereka tentang alat-alat apa yang dibutuhkan dan berapa kebutuhan dananya. Sehingga diperoleh kesepakatan berupa perencanaan kebutuhan pengadaan alat pengeras suara yaitu pengadaan amplifier, spiker, mikropon dan alat kelengkapan lainnya. Kegiatan ini sesuai perencanaannya diperuntukkan sebuah masjid, sebuah mushola  dan satu kelompok jama’ah tahlil dan tiba’ diwilayah RW 02 dan 03 dengan anggaran total sebanyak Rp. 3.000.000,00 rupiah. Kemudian hasil diskusi ini dituangkan dalam sebuah proposal yang dibuatkan oleh peneliti yang pada saat itu juga sebagai pendamping.
Daerah Kelurahan Tlogowaru termasuk daerah yang agak kesulitan air bersih karena daerahnya yang berada pada dataran yang cukup tinggi dan berada diperbukitan. Air yang selama ini diminum adalah air sungai yang diendapkan dahulu sebelum diminum, sehingga kalau musim hujan airnya sangat keruh karena air sungainya juga keruh. Sementara itu diwilayah RW 05 masyarakat dengan dana bantuan stimulan dari Pemerintah Kota Malang telah mampu membuat sumur bor bawah tanah yang kemudian sumur bor tesebut dikelola oleh LPMK. Sumur bor tersebut hanya dapat menyediakan air bersih bagi warga RW 05 dan beberapa RW disekitar RW, termasuk wilayah RT 02 RW 02. Namun diwilayah RT 02 RW 02, tidak semua masyarakat mampu untuk memasang saluran air minum. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat setempat, karena apabila musim penghujan air minum dari sungai tidak dapat diminum karena terlalu keruh. Sehingga masyarakat tersebut harus beli air dalam jurigen dengan harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu mereka mengundang peneliti untuk mengajak diskusi bagaimana pemecahan masalah tersebut. Dari hasil diskusi tersebut diperoleh alternatif pemecahan masalah yaitu pemasangan saluran air yang nanti pemanfaatannya oleh masyarakat banyak dan mereka menyepakatinya. Namun kendalanya adalah masalah pendanaan, sehingga mereka sepakat untuk menggali dana dari masyarakat dan pemerintah dengan cara membuat proposal. Dari hasil diskusi tersebut disusun segala kebutuhan untuk rencana program pembangunan tandon air sebagai berikut:

 Tabel 2 : Rencana Pengeluaran Pembangunan Tandon air
No.
Uraian
Jumlah
1.
Tandon air 500 liter
   Rp.      500.000,00
2.
Pasir 1 pick up
   Rp.        50.000,00
3.
Semen 5 bal @ Rp. 29.500,00
   Rp.      147.500,00
4.
Biaya pasang baru air minum
   Rp.      800.000,00
5.
Pipa saluran ± 75 meter
   Rp.      247.000,00
6.
Batu bata merah ± 1000 buah
   Rp.      100.000,00
7.
Besi
   Rp.        66.000,00

Jumlah
   Rp.   1.910.500,00
Sumber : Proposal Pengajuan Tandon Air, 2013

Sedangkan partisipasi warga masyarakat berupa tenaga kerja untuk pengerjaan atau pelaksanaan pembangunan sehingga tidak memerlukan ongkos tukang dan kuli. Proposal ini disusun atas inisiatif masyarakat sendiri dengan perhitungan sesuai kondisi yang diharapkan oleh masyarakat termasuk konstruksi bangunannya. Dengan demikian keterlibatan mereka sangat penuh dalam perencanaan meskipun yang menghendaki atau membutuhkan adalah hanya 10 kepala keluarga tetapi dibahas melalui rapat RT yang saat itu juga dihadiri oleh ketua RW-nya. 
Bersamaan dengan pembahasan pembangunan tandon air sebagian masyarakat RW 02 dan RW 02 berkeinginan untuk pemasangan telepon didaerahnya. Untuk itu mereka meminta bantuan peneliti untuk menguruskannya, tetapi peneliti hanya mau membantu untuk mendampingi menghadap kepala kandatel Kota Malang untuk memperoleh informasi bagaimana prosedur untuk permohonan pemasangan jaringan telepon. Setelah diperoleh persyaratan yang harus dipenuhi maka masyarakat melalui koordinatornya berusaha untuk memenuhi syaratnya. Hal ini juga mereka lakukan sendiri sedangkan peneliti hanya mengetikkan proposalnya saja.
Sedangkan masyarakat RT 1 dan RT 2 RW 1 yang daerahnya dulu sering disebut Dusun Sanan dimana posisi daerahnya terletak jauh dari masyarakat yang lain yaitu dusun ini dipisahkan oleh “bulak” tanaman tebu dan sawah dan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang. Wilayah ini memang sangat tertinggal dari daerah lain bahkan cenderung sering terlupakan kalau ada program pembangunan dari pemerintah. Daerah ini mengalami permasalah air bersih yang dipergunakan untuk minum. Selama ini masyarakat mengandalkan air dari 2 buah sumur yang mempunyai kedalaman sekitar 50 meter. Hal ini merupakan permasalahan bagi masayarakat setempat. Mereka menghendaki untuk mempermudah memperoleh air dengan mengusulkan pengadaan pompa air. Melalui rapat RT, mereka menyusun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pengadaan pompa air dan mereka tuangkan dalam bentuk proposal yang dibantu oleh peneliti.
Sementara itu Karang Taruna Indonesia Kelurahan Tlogowaru yang mempunyai kegiatan bulu tangkis juga mempunyai rencana untuk membangun lapangan badminton. Lapangan badminton yang mereka gunakan selama ini masih berlantai tanah sehingga kalau hujan lapangan tersebut jadi licin dan tidak dapat dipergunakan. Oleh karena itu mereka berupaya untuk membangun lapangan tersebut. Mereka merancang kebutuhan dan menuangkannya kedalam surat permohonan dana “sirkiler” yang kemudian mereka kelilingkan kepada para donatur. Permohonan tersebut tidak hanya dibagikan kepada warga setempat tetapi juga donatur dari luar daerahnya termasuk ke pemerintah kota. Penggalangan dana tersebut dilakukan oleh para pemuda setempat.
Pos kamling bagi warga Kelurahan Tlogowaru mempunyai arti penting dalam meningkatkan rasa kebersamaan dan keamanan. Karena pos kamling merupakan tempat mereka berkumpul untuk bersantai dan bersilahturahmi. Oleh karena itu pembangunan pos kamling sangat mereka rindukan terutama bagi wilayah yang belum mempunyai pos kamling, hal ini termasuk warga RT 05    RW 02. Wilayah mereka selama ini belum memiliki pos kamling sehingga mereka ingin memilikinya. Rencananya pos kamling yang akan didirikan adalah pos kamling yang sederhana (Klenengan) yang terbuat dari pondasi batu bata dan dindingnya gedheg (sesek) dengan rencana anggaran sebanyak Rp. 400.000,00. Diharapkan dengan berdirinya pos kamling dapat meningkatkan keamanan dan keakraban masyarakat setempat.
Program pembangunan dalam tabel 5 tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat setempat. Dengan didampingi peneliti mencoba merancang kebutuhan apa yang kiranya diperlukan oleh masyarakat. Peneliti hanya mencatat dan mengajak diskusi tentang apa tujuan program tersebut, manfaatnya, berapa besar dana yang diperlukan dan kemana mencari dana. Hal ini yang kemudian peneliti bantu untuk menyusun dalam sebuah proposal pelaksanaan program. Tetapi semua kegiatan yang disusun tersebut merupakan kegiatan prioritas utama yang dinginkan oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pembuatan proposal pun menjadi lebih lancar karena masyarakat sebagai sumber yang lebih mengerti atau tahu akan apa yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dan berlainan tempat. Dalam penyusunan proposal ini partisipasi masyarakat cukup tinggi karena mempunyai harapan untuk dapat segera merealisasikannya. Sementara itu peneliti tidak menjanjikan untuk memperoleh dana dari luar tetapi memberi harapan semoga proposal yang diberikan pada pihak luar kelurahan dapat memperoleh hasil disamping masyarakat sendiri diharapkan untuk mencoba menghimpun dana sendiri. Setelah proposal selesai dibuat, peneliti berusaha untuk membantu untuk menghubungkan dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah, DPRD Kota Malang, swasta maupun perorangan yang dapat membantu terlaksananya program tersebut. Hal ini ternyata memotivasi masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dasar hidup bersamanya sendiri.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan, Perawatan dan Kelangsungan   Program

Partsipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini melibatkan seluruh potensi masyarakat baik itu tua-muda, laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun orang dewasa yang menjadi warga daerah tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan ibu-ibu banyak membantu untuk memasakkan konsumsi baik berupa air minum, makanan kecil, maupun makan siang.  Selain itu tenaga tukang atau ahlinya juga berasal dari masyarakat setempat yang kebetulan menjadi tukang untuk pembangunan fisik, sedangkan yang lain bertindak sebagai kuli atau membantu hal-hal yang tidak memerlukan keahlian khusus.  Kegiatan gotong royong ini mereka nikmati dengan penuh semangat keakraban dan kekeluargaan. Kegiatan pembangunan yang melibat seluruh unsur potensi masyarakat ini, ternyata menghasilkan pekerjaan yang sangat bagus. Dilihat dari kualitas bangunan fisik ternyata jauh lebih kuat jika diborongkan pada tukang. Hal ini dikarenakan mereka merasa memiliki dan akan memakainya sehingga harus yang terbaik bagi mereka. Rencana program yang telah disusun masyarakat dapat terealisasi sebagaimana tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 : Realisasi Rencana Program Masyarakat
No.
Program
Pelaksanaan Program
Pendanaan
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1.
Pembelian spiker, amplifier, dan mikropon untuk masjid, mushola, jama’ah tiba’/tahlil


3 tempat


6 tempat


Rp. 3.000.000,-


Rp. 3.250.000,-
2.
Pembangunan tandon air untuk warga RT 2 RW 2

10 KK di RT 1 RW 2
Seluruh KK RT 1 RW 2, warga sekitar RW 1, RW 2 bahkan sebagian Kel. Arjowinangun


Rp. 1.910.500,-


Rp. 2.000.000,-
3.
Pemasangan jaringan telepon
Terpasang jaringan
Disarankan menggunakan Flexi
Sesuai tarif telkom

-
4.
Pompa air untuk warga RW 1 RT 1 dan RT 2

60 KK
60 KK tetapi jika musim kemarau tdk berfungsi

Rp. 2.250.000,-

Rp. 2.250.000,-
5.
Lapangan Badminto
Dikerjakan bertahap sesuai pendanaannya
Dikerjakan langsung jadi + lampu penerangan

Rp.    400.000,-

Rp. 400.000,-
dan 20 sak semen
6.
Pembangunan Pos Kamling
Pos sederhana terbuat dari bambu
Pos Terbuat dari tembok + Lampu penerangan

Rp.    900.000,-

Rp. 1.500.000,-
Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 3 bahwa realisasi rencana kegiatan yang telah disusun masyarakat sebagian besar dapat terealisasi, termasuk pendanaannya hampir semuanya melebihi target yang diharapkan sehingga banyak kegiatan yang sebelumnya tidak terprogram atau menjadi program alternatif dapat terlaksanakan. Kemampuan menggali dana dan menghimpun dana masyarakat ini terjadi akibat pembangunan yang direncanakan tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang saat ini sangat dibutuhkan. Sebenarnya masyarakat tersebut sangat mudah untuk dimobilisasi, baik tenaga maupun dananya. Dalam kegiatan ini bagi masyarakat yang tidak mempunyai uang mereka menyumbangkan tenaga dalam pengerjaan, selain itu jika mereka punya material yang masih dapat dipakai akan diberikan secara sukarela. Kesadaran akan upaya mewujudkan impiannya inilah yang perlu digali dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi dengan memposisikan diri kita sama dengan mereka.
Realisasi program pembelian spiker, amplifier, dan mikropon yang semula direncanakan untuk 3 tempat ternyata mampu untuk 6 tempat yang memperoleh peralatan tersebut. Rencana penggalian dananya sekitar Rp. 3.000.000,00 ternyata mampu melebihi taget yang direncanakan yaitu memperoleh uang sebanyak Rp.3.250.000,00.  Proposal yang diajukan ke Pemerintah Kota Malang melalui Wakil Walikota Malang, Bapak Drs. Bambang Priyo Utomo, BSc. ternyata mendapat respon yang positif. Karena menurut Bapak Wakil Walikota Malang bahwa pembangunan untuk masyarakat tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri dan yang tahu adalah masyarakat tersebut, sehingga dalam rangka mengembangkan jaring asmara (Aspirasi Masyarakat) diharapkan masyarakat mampu dan berani untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi bersama. Pemerintah Kota Malang akhirnya mengucurkan dana sebanyak Rp. 3.000.000,00 untuk memotivasi masyarakat Kelurahan Tlogowaru. Sedangkan “sirkiler” yang digunakan untuk menggali dana masyarakat memperoleh Rp. 250.000,00 sehingga dengan dana yang lebih dari cukup tersebut dibelanjakan mampu digunakan untuk membeli 6 set peralatan pengeras suara, yang kemudian distribusinya untuk 6 tempat wilayah RW 01, RW 02 dan RW 03 Kelurahan Tlogowaru untuk keperluan masjid, mushola, dan jama’ah tahlil serta jama’ah tiba’. Hingga saat ini peralatan tersebut terawat dengan baik.
Dengan didampingi peneliti, tokoh masyarakat diajak menghadap Wakil Wali Kota Malang untuk menyampaikan permasalahan sesuai proposal dan menceritakan kondisinya dalam rangka menyakinkan bahwa masyarakat RT  02 RW 02 membutuhkan air bersih untuk minum. Tanggapan positif pun diberikan oleh wakil walikota Malang dan proposal program pembangunan tandon air diwilayah RT 02 RW 02 yang diajukan ke Pemerintah Kota Malang melalui Wakil Walikota dikabulkan bantauan dana dari pemerintah kota sebesar Rp. 1.900.000,00. Sedangan partisipasi masyarakat setempat sebanyak Rp. 100.000,00. Pembangunan Tandon air pun dilakukan secara gotong royong oleh seluruh masyarakat diwilayah RT tersebut. Sementara itu ijin pemasangan saluran baru juga sudah mulai diperoleh kepastian dan kemudian dipasang.
Setelah air mengalir maka berdasarkan kesepakatan warga bahwa tandon air tersebut akan dikelola oleh ibu-ibu PKK dengan ketentuan setiap masyarakat yang mengambil air tersebut dikenai biaya sebesar Rp. 200,- per jurigen, harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga umumnya. Hasil penjualan air ini dipergunakan untuk membayar tagihan bulan pembayaran retribusi air. Dengan berjalannya waktu ternyata sampai saat ini tandon air ini tidak hanya dipergunakan oleh warga RT 02 RW 02 saja, tetapi juga dimanfaatkan oleh warga dari wilayah RW 01, warga Sanan dan sebagian warga Kelurahan Arjowinangun juga mengambil dari tandon air tersebut. Keberadaan tandon air tersebut memberi manfaat sosial yang cukup banyak, selain menyediakan air bersih juga bagi warga Kelurahan Tlogowaru yang meninggal dunia dapat mengambil air untuk memandikan jenasah dan memasak untuk kebutuhan selamatan hingga tujuh harinya tanpa dipungut biaya. Hasil dari keuntungan yang diperoleh dipergunakan juga untuk perawatan dan pengembangan tandon air. Saat ini tandon air sedang dalam proses pelebaran agar daya tampungnya menjadi lebih besar dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Karena kebutuhan air diluar perkiraan sebelum yaitu hampir seluruh masyarakat RW 01 dan RW 02 dan sekitarnya membeli air dari tandon tersebut. Sedangkan kegiatan sosial lain yang dapat di bantu dari hasil tandon air ini adalah pengadaan lampu untuk penerangan jalan di jalan kampung menuju tandon air dan pinjaman uang bagi warga yang membutuhkannya, terutama yang mengalami musibah.  
Untuk keberlangsungan program tersebut, masyarakat telah mencoba merawat dan bahkan berupaya untuk membuat yang lebih baik dari semula. Rencangan pengembangannya pun telah disusun yaitu merencanakan pengeboran air bawah tanah yang rencananya akan mengajukan dana melalui APBD pemerintah Kota Malang, mengingat kebutuhan air bersih untuk minum yang cukup tinggi. Sehingga ke depan diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan bisa hidup menjadi keluarga sehat
Program pemasangan jaringan telepon melalui proposal yang telah disusun, diajukan ke kandatel Malang dan ditembuskan ke DPRD Kota Malang dengan harapan dapat lebih diperhatikan. Proposal yang terkirim, dalam waktu yang tidak terlalu lama ditindak lanjuti oleh PT. Telkom dengan menurunkan tim survei untuk menilai kelayakannya. Berdasarkan hasil survei diperoleh kepastian bahwa jaringan untuk wilayah RW 01 dan RW 02 masih sulit untuk dipenuhi. Pihak telkom menyaran kepada masyarakat untuk menggunakan telepon flexi yang merupakan produk terbaru dari telkom. Dengan demikian keinginan masyarakat untuk memperoleh dan menggunakan telepon tidak dapat terwujud karena tidak ada jaringannya.
Sedangkan program pengadaan pompa air untuk sumur di wilayah RT 01 dan RT 02 RW 01 juga terealisasi. Proposal yang diajukan ke Pemerintah Kota Malang dapat disetujui dan terealisasi dengan memperoleh bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000,-. Selain itu dukungan dana dari pihak luar diperoleh sebesar Rp.250.000,-. Pengerjaan pompa air juga dilakukan oleh masyarakat setempat dan dikerjakan secara bergotong royong. Pompa air sumur ini mampu memenuhi air bersih sekitar 60 KK keluarga dari 2 RT tersebut. Namun pompa ini mengalami kendala alam yaitu jika musim kemarau maka air sumur ini mengalami penyusutan atau pendangkalan, sehingga air tidak bisa diambuil melalui pompa air ini. Kendala alam ini yang mengakibatkan permasalahan baru bagi warga disini. Tetapi dari hasil diskusi antara peneliti dengan sebagian warga diperoleh ide untuk penggalian sumur yang lebih dalam lagi. Hanya saja apakah dengan cara menggali lebih dalam lagi airnya akan keluar lebih besar? Itu pertanyaan yang hingga kini belum dapat dijawab. Sehingga jika musim kemarau pompa air ini tidak berfungsi.
Program pembangunan lapangan badminton juga terealisasi melalui proposal dalam menghimpun dananya. Taget yang diperoleh ternyata melampaui target yang diharapkan. Hambatan pendanaan yang selama ini jadi masalah dapat diatasi, karena memperoleh dana partisipasi masyarakat melampaui target yaitu Rp. 400.000,- dan semen 40 sak. Sehingga dalam pembangunan lapangan badminton tidak mengalami hambatan dan cepat selesai. Pengerjaan lapangan badminton dilakukan oleh pemuda dan masyarakat sekitarnya. Setelah mampu mengecor lapangan badminton, maka sisa dana dibelikan lampu untuk penerangan yang dapat digunakan untuk bermain pada malam hari. Setiap hari dipergunakan untuk bermain badminton oleh masyarakat khusunya yang senang bermain badminton.
Program pembangunan pos kamling di wilayah RT 05 RW 02 juga terlaksana melebihi dari rencana semula. Semula pembangunan cukup hanya berupa bangunan klenengan yaitu bagian bawahnya tembok sedangkan bagian dindingnya terbuat dari gedheg (sesek). Sekarang mampu membangun pos kamling terbuat dari tembok dan permanen. Selain itu juga mampu membuat penerangan jalan umum. Pembangunan yang melebihi dari rencana semula ini dikarenakan dalam penggalian dananya memperoleh lebih dari cukup. Penggalian dana yang dari luar cukup banyak. Dalam penggalian dana untuk daerah ini berbeda dengan daerah lain, dimana daerah lain lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah kota. Tetapi untuk daerah ini penggalian dana dilakukan oleh warga masyarakat yang bekerja diluar daerahnya dan mengajukan pada komunitasnya, baik dari lingkungan kerjanya, kelompok partai politiknya, organisasi sosial kegamaan dan sebagainya. Sehingga wajar apabila mempeoleh dana yang cukup besar, karena partisipasi dari masing-masing warganya sangat tinggi. Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunannya, dikerjakan secara bergotong royong oleh masyarakat setempat. Rasa kegembiraan yang luar biasa yang menyebabkan mereka mau dengan sukarela untuk mewujudkan keinginan mereka. Fungsi dari pos kamling ini tidak hanya untuk keamanan semata tetapi juga dipergunakan sebgai ajang bertemunya warga dan tempat bermainnya warga, karena disini disediakan permainan karambol sehingga mereka merasa betah untuk menggunakannya.

Partisipasi Pemerintah Kelurahan, LPMK dan organisasi lainnya


Partisipasi pemerintah kelurahan, LPMK, atau organisasi formal lainnya dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat sangat perlu. Karena dengan dukungan dari mereka secara formal maka masyarakat akan bebas berkreasi untuk menyampaikan ide-ide yang akan dikembangkan. Seperti halnya dukungan yang diberikan oleh pihak kelurahan atau pengurus LPMK yang ada diwilayah tersebut memberikan kesan bahwa rencananya mendapat dukungan dari pihak yang berwenang. Sehingga antusiasme mereka untuk mensukseskan sangat tinggi. Meskipun dukungan tersebut sebatas persetujuan atas pembangunan yang mereka inginkan atau kehendaki.
Peranan lembaga formal pemerintahan kelurahan ternyata juga cukup antusias memberikan dukungan terhadap ide-ide masyarakat. Sehingga masyarakat dalam menyampaikan gagasan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi bersama oleh masyarakat akan selalu berkoordinasi dengan pihak aparat kelurahan. Hal ini terbukti dari proposal yang diajukan selalu melalui atau dengan sepengetahuan kepala kelurahan dan ketua LPMK setempat. Artinya dukungan formal dari pihak lembaga resmi yang secara hukum formal dapat dipertanggung jawabkan mampu melegalisasi atas kehendak masyarakat yang dituangkan dalam proposal. Sehingga dukungan moral yang diberikan sangat mendukung atau mermbantu memberikan semangat mereka. Pihak kelurahan bahkan tidak segan-segan untuk memberikan saran dan pendapat sebagai urun rembuk terhadap perjalanan program agar dapat berjalan dengan baik. Perhatian ini ternyata juga memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat. Selama ini pemerintahan di Kelurahan Tlogowaru memang tidak secara langsung untuk bersama-sama menyusun proposal akan tetapi setiap mengajukan proposal apabila ada hal-hal yang secara formal pemerintahan perlu dilakukan, maka pihak kelurahan akan memberikan saran pendapat dalam perbaikan proposal agar proposal tersebut mendapat perhatian yang lebih serius dari pihak-pihak yang terkait. Sehingga diharapkan proposal tersebut tepat sasaran dan berhasil mendapatkan sesuatu yang ingin dicapainya. Oleh karena itu pihak kelurahan sangat bersyukur sekali apabila ada warganya berinisiatif untuk membantu pengembangan wilayahnya dan mencarikan alternatif penyelesaian masalahnya.
Sementara itu dukungan juga diberikan oleh tokoh–tokoh masyarakat lokal yang tahu persis akan perjalanan program tersebut. Tokoh-tokoh lokal baik yang berasal dari pondok pesantren , ketua jama’ah tahlil, jama’ah tiba’, ketua parpol, hingga dukungan dari pemuda-pemudi yang tergabung dalam karang taruna maupun oragnisasi lainnya. Dukungan moril maupun material ini yang menjadikan program tersebut berjalan lancar seperti yang direncanakan semula, bahkan melampaui target. Keterlibatan mereka dalam pengembangan rencana program sangat efektif. Hal ini terbukti dari peran beberapa tokoh partai politik yang mempunyai kedekatan atau akses dengan kekuasaan, dapat membantu untuk suksesnya proposal yang diajukan ke Pemerintah Kota Malang. Sehingga melalui tokoh partai politik ini proposal diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk memutuskannya. Seluruh program yang direncanakan dapat memperoleh hasil yang menggembirakan tersebut, semuanya atas dukungan ketua partai politik. Sehingga jaring asmara (aspirasi masyarakat) dapat terekam melalui keeeetua partai politik tingkat kelurahan.
Oleh karena itu dengan keterlibatan pihak pemerintahan kelurahan, LPMK, tokoh masyarakat, tokoh partai politik, tokoh organisasi sosial, keagamaan dan pemuda sangat diperlukan. Sehingga dengan adanya keterlibatan lembaga formal dan informal dapat mendukung penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat secara aktif tanpa memandang darimana asal dan golongan orangnya. Oleh karena itu yang penting ada keinginan untuk maju bersama dan mencapai tujuan bersama untuk menyelesaikan permasalahan hidup bersama.

I.         KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1.       Partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan kehidupan bersamanya dalam komunitas masyarakat perlu ditingkatkan sebagai bentuk pemberdayaan potensi masyarakat, sehingga dengan partisipasi tersebut diharapkan bahwa program pembangunan yang dilakukan merupakan kebutuhan riel masyarakat.
2.       Pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat akan dapat bertahan lestari dan berkelanjutan karena pembangunan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat riel dan bukan program paket yang dipaksakan dari pusat kekuasaan.
3.       Keterlibatan tokoh masyarakat dan dukungan pemerintah memberikan motivasi yang tinggi dalam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Saran

1.       Disarankan agar penelitian ini dilanjutkan dalam bentuk program penelitian berkelanjutan
2.       Kelurahan Tlogowaru memungkinkan untuk dijadikan daerah binaan UMM dalam pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kahar Muzakir S, dkk, 1999, Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) (Studi Pada Proyek Perbaikan Kampung di Kutobedah Kecamatan Kedung Kandang Kotamadya dati II Malang Jawa Timur), Wacana, Volume 2 Nomor 1 Juni Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Brawijaya, Malang
Anton Namba, 2003, Pendekatan Ekosistem Dalam Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi Penanggulangan Kemiskinan Sulawesi Tengah, Artikel – Th.II – No.1 – Maret 2003, Jurnal Ekonomi Rakyat, www.ekonomirakyat.org
Awan Santoso, dkk, 2003, Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Artikel – Th.II – No.2 –April 2003, Jurnal Ekonomi Rakyat, www.ekonomirakyat.org
Bambang Ismawan, 2003, Partisipasi dan Dimensi Keswadayaan: Pengalaman LSM Membangun Keswadayaan Masyarakat, Artikel – Th.II – No.3 – Mei 2003, Jurnal Ekonomi Rakyat, www.ekonomirakyat.org
________________, 2003, Merajut Kebersamaan dan Kemandirian Bangsa Melalui Keuangan Mikro, Untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat, Artikel – Th.II – N0.6– September 2003, Jurnal Ekonomi Rakyat, www.ekonomirakyat.org
Dalle Daniel sulekale, 2003, Pemberdayaan Masyarakat miskin Di Era Otonomi Daerah, Artikel – Th.II – No.2 – April 2003, Jurnal Ekonomi Rakyat, www.ekonomirakyat.org
Klaus-Dieter Peters, 2003, Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Wilayah Nusa Tenggara, Laporan Proyek Nusa Tenggara Indonesia-GTZ Jerman, Jakarta.
Parwoto, 2000, Modul Pelatihan UPK-Faskel-BKM: Pengorganisasian Masyarakat, Satuan Wilayah Kerja IX Jawa Timur, Jember.
Titus K.Kurniadi, 2002, Keuangan Sebagai Salah Satu Cara Efektif Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat, Artikel – Th.II–No.2 – Juli 2002, Jurnal Ekonomi Rakyat, www.ekonomirakyat.

file bisa di unduh di sini